Pendanaan Stunting Melalui DAK

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, terdapat 3 (tiga) jenis TKDD yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, yaitu (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan (3) Dana Desa. Secara khusus untuk Tahun Anggaran 2020, akibat dampak pandemic Covid-19 juga berpengaruh pada perubahan pagu alokasi cadangan DAK. Perubahan kebijakan pagu tersebut ada pada Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.Dukungan DAK Fisik untuk pencegahan stunting terdapat pada Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi, sementara DAK Non Fisik melalui Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, dan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Program penanggulangan stunting juga diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber pendanaan tersebut pada lokasi prioritasnya. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, disebutkan bahwa terdapat 260 (dua ratus enam puluh) provinsi/kabupaten/kota yang menjadi Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi, terdiri atas 100 (seratus) kabupaten/kota Lokus Prioritas Tahun 2018, 60 (enam puluh) kabupaten/kota Lokus Prioritas Tambahan Tahun 2019, dan 100 (seratus) kabupaten/kota lokus Prioritas tahun 2020.

DAK Fisik

DAK Fisik berdasarkan PMK Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas DAK Fisik untuk Bidang Kesehatan, Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi.

1. DAK Fisik Bidang Kesehatan
DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Terkait stunting, DAK Bidang Kesehatan merupakan DAK Penugasan subbidang penguatan intervensi stunting yang diarahkan pada penyeleggaraan dan penyediaan Therapeutic Feeding Center (TFC), penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita kurus, penyediaan alat Antropometri, dan penyediaan obat gizi.

2. DAK Fisik Bidang Sanitasi
DAK Fisik Bidang Sanitasi adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target TPB bidang sanitasi serta pemenuhan SPM air limbah melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).

3. DAK Fisik Bidang Air Minum
DAK Fisik Bidang Air Minum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau TPB Goal ke 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan SPM serta untuk mendukung program prioritas nasional, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah.

DAK Non Fisik

Terkait dengan Dana Alokasi Khusus Nonfisik terdiri dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOPAUD).

1. DAK Non Fisik Stunting -BOKB
DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah dana bantuan operasional KB yang bersifat non fisik berupa biaya operasional Balai Penyuluhan KB dan bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten/kota ke fasilitas kesehatan. BOKB dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga untuk mendukung tercapainya Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR) sebesar 2,1 pada akhir tahun 2024 secara nasional.

2. DAK Non Fisik Stunting-BOK
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah. BOK adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai SPM menuju target SDGs atau TPB. Kegiatan yang didanai BOK meliputi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu (1) upaya kesehatan, (2) penyelenggaraan manajemen kesehatan, serta (3) upaya pendukung/penunjang untuk keberhasilannya. Upaya kesehatan wajib yang dibiayai BOK diantaranya upaya kesehatan promotif dan preventif yang meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, perbaikan gizi, promosi kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan upaya kesehatan lainnya. Terkait kegiatan penunjang, BOK juga bisa membiayai kegiatan diantaranya meliputi kegiatan Poskesdes dan Posyandu, pengelolaan administrasi BOK, rapat koordinasi lintas sektor, pendampingan musyawarah masyarakat desa, orientasi kader kesehatan, penyuluhan kesehatan dan studi banding antar Puskesmas.

3. DAK Non Fisik Stunting -BOPAUD
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOPAUD) adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.