Ringkasan Laporan Penandaan (Tagging)

Laporan penandaan (tagging) TA 2019
Terdapat 18 K/L yang memiliki output pada upaya percepatan penurunan stunting dengan alokasi anggaran sebesar 29 T yang terdiri dari 97 output. 29 T terbagi menjadi intervensi spesifik sebesar 3,7 T dan intervensi sensitif 24.3 T dan pendampingan koordinasi-dukungan tekhnis sebesar 1 T.
 Laporan penandaan (tagging) TA 2020
Terdapat 20 K/L yang mendukung penurunan stunting dengan 86 Output yang dilakukan guna merumuskan perbaikan program dan kegiatan untuk tahun-tahun mendatang. Sampai akhir 2020, terdapat 68 output atau 79,1 persen telah dilakukan penandaan tematik stunting melalui sistem RKA K/L.
Tingkat kepatuhan penandaan tematik stunting meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 41,8 persen. Peningkatan ini dilakukan melalui pertemuan koordinasi revisi penandaan tematik stunting oleh K/L bersama mitra K/L di DJA, Kemenkeu dan KemenPPN/Bappenas.
 
Laporan penandaan (tagging) TA 2021
Jika di tahun 2020 ada 20 K/L yang di-tagging anggarannya, maka di tahun 2021 proses tagging dilakukan terhadap anggaran 19 K/L. Dari hasil identifikasi awal, ada peningkatan jumlah anggaran dari 27.5 T di tahun anggaran 2020 menjadi 35,3 T di tahun 2021. Sedangkan untuk identifikasi di level KRO dan RO pada tahun 2021 menghasilkan 220 KRO/RO yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Terjadi peningkatan kepatuhan penandaan tematik stunting di tahun 2021 diindikasikan dengan adanya peningkatan jumlah RO yang ter-tagging dari 74% di tahun 2020 menjadi 92% di tahun 2021.
Terkait dengan intervensi gizi sensitif, terjadi kenaikan persentase anggaran dari 91% di tahun 2020 menjadi 92% di tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan RSPP (Re-design Sistem Perencanaan Penganggaran) serta dampak adanya situasi pandemik C-19 yang masih berlanjut sehingga mempengaruhi cara kerja K/L dalam menyusun perencanaan penganggaran serta dalam melakukan penandaan tematik stunting. Dengan adanya penguatan pemantauan alokasi dan realisasi anggaran pada lokpri, dukungan terhadap realisasi aksi konvergensi, dan upaya pencapaian target pembangunan maka ditetapkanlah RSPP. Hasil penandaan secara mandiri oleh masing-masing K/L dianalisa lebih lanjut oleh Bappenas dan Kemenkeu bersama K/L terkait.